SMS 9949 ke RI 1.

Data Statistik SMS 9949

Periode:18 April 2011 - 24 April 2011
Total SMS :
Aduan1:
Pak Presiden, isteriku sudah 3 tahun di Arab Saudi, mau pulang dipersulit. Tolong diusahakan biar bisa pulang. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu menyampaikan bahwa isterinya atas nama Karsini umur 26 tahun berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI/TKW, melalui PT. Youba yang beralamat di Bogor pada tahun 2008. Dia belum mengetahui alamat tempat isterinya bekerja di Arab Saudi, sementara PT. Youba belum bisa dihubungi. Menurut isterinya, kontrak kerja selama 2 tahun, namun pihak majikannya memperpanjang satu tahun lagi dan saat ini ia ingin pulang ke Indonesia. Dia berharap pemerintah dapat membantu kepulangan isterinya ke Indonesia.

Tindakan Pemerintah:
Untuk pemulangan para TKI/TKW regular/legal dari negara tempat mereka bekerja setelah masa kontraknya selesai, akan diatur dan diselenggarakan KBRI bersama dengan perusahaan yang menjadi agency TKI/TKW tersebut. Terkait dengan Karsini isteri pengadu, pihak KBRI di Arab Saudi kesulitan karena data dan alamat majikan yang disampaikan tidak jelas. Diharapkan kepada yang bersangkutan, agar mengirimkan alamat majikannya tempat dia bekerja untuk diteruskan ke KBRI.

Keterlambatan pemulangan TKI/TKW ke Indonesia disebabkan adanya permasalahan terkait dengan dokumen atau karena adanya pelanggaran hukum. Kebijakan pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada TKI/TKW, termasuk melakukan pelatihan dan penyiapan serta memastikan TKI/TKW mengerti akan hak dan kewajibannya.


Aduan2:
Tolong berantas judi togel di Sorong Papua Barat, seolah-olah dilegalkan pihak aparat. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu sebagai warga masyarakat sangat resah dengan beredarnya kupon judi togel setiap hari secara sembunyi-sembunyi di kota Sorong. Menurut informasi dari warga, judi togel bandarnya dari Singapura dan Hongkong. Dengan adanya peredaran judi togel ini, masyarakat sangat khawatir karena bisa menimbulkan dampak berbagai macam tindakan kriminal.

Diharapkan pihak kepolisisan setempat, dapat mengambil tindakan penegakan hukum dengan menangkap para Bandar dan pelakunya termasuk oknum aparat yang membeking.

Tindakan Pemerintah:
Masalah judi apapun bentuknya tetap dilarang di wilayah NKRI, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1974 tentang larangan judi. Berkaitan dengan adanya peredaran judi togel di kota Sorong yang diadukan oleh masyarakat akan dikonfirmasikan ke pihak Polda Papua untuk ditindak lanjuti. Pihak Kepolisian selaku aparat keamanan pelayanan dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh warga. Pihak Polda Papua akan menindaklanjuti dengan meminta Kapolres Sorong untuk klarifikasi di lapangan dan akan menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu termasuk aparat yang membeking.


Aduan3:
Yth. Bapak Presiden. Kami ingin menanyakan proses pengakuan hak memerlukan waktu berapa bulan? Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu bersama beberapa temannya saat ini ingin mengurus pembuatan sertifikat pengakuan hak atas tanah miliknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh pengadu dari Tabloid Sambung Hati 9949, untuk mendapat kejelasan lebih lanjut Pengadu menanyakan waktu yang dibutuhkan dan proses untuk mengurus sertifikat tanah tersebut.

Tindakan Pemerintah:
BPN RI terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPN telah menetapkan standar bahwa untuk pengurusan sertifikat pengakuan hak atas tanah diperlukan waktu 98 hari sejak persyaratan pendaftaran diterima lengkap.

Persyaratan pendaftaran tersebut meliputi formulir pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas, bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait biaya dan prosedurnya, Pengadu dapat menghubungi Kantor Pertanahan Pacitan atau melalui mobil pelayanan Larasita yang beredar dalam upaya memudahkan pemberian pelayanan pembuatan serifikat kepada masyarakat.


Aduan4:
Ass. Wr. Wb. Yth. Bapak SBY. Untuk mengentaskan kemiskinan sebetulnya tidak perlu muluk-muluk. Segera saja diadakan wirausaha di setiap RT antara lain usaha kerupuk, bengkel las, bengkel sepeda motor dan lain-lain. Dengan membuka usaha seperti itu, maka orang-orang di sekitarnya bisa bekerja. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengirim SMS antara bernama Sugiyono berumur sekitar 42 tahun sebagai ketua RT 03/03 di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Sebagai Ketua RT, pak Sugiyono sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah mencanangkan program pengentasan kemiskinan termasuk di RT yang bersangkutan. Beberapa rakyatnya sudah mulai berusaha mandiri dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah.

Namun ada pula yang gagal karena yang namanya usaha tidak semua berhasil. Karena itu pengirim SMS menyarankan agar pemerintah mendirikan usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan mempekerjakan masyarakat tersebut. Rakyat dapat pekerjaan makan kemiskinan berkurang.

Tindakan Pemerintah:
Program pemerintah yang paling populer di tengah-tengah masyarakat adalah program pengentasan kemiskinan. Program ini sesungguhnya merupakan implementasi dari salah satu track dalam prinsip 4 track Program Pembangunan Nasional yang selengkapnya yakni pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memelihara lingkungan.

Dalam pelaksanaannya program mengurangi kemiskinan ini biasa disebut dengan program pro rakyat yang dikemas menjadi tiga klaster. Klaster pertama berupa bantuan langsung, yaitu Raskin, Jamkesmas, PKH, BOS, Bantuan Lansia dan cacat. Klaster kedua berupa PNPM Mandiri, dan klaster ketiga berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pro rakyat ini bertujuan mendorong rakyat miskin agar dapat mandiri dan tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah.

Lebih jauh perlu pula diketahui bahwa melalui program pro rakyat ini pemerintah telah berhasil menurunkan kemiskinan menjadi 13,3 persen dan menurunkan pengangguran menjadi 7,9 persen. Berkaitan dengan saran pengirim SMS agar diadakan wirausaha kerupuk, bengkel dan lain-lain, hal ini termasuk ke dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha yang usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan dapat mengajukan kredit KUR dengan persyaratan ringan, tidak berbelit-belit dan kreditnya cepat dicairkan. Agar program pro rakyat berhasil mengentaskan keminskinan diperlukan dukungan seluruh masyarakat antara lain dengan menumbuhkan dan meningkatkan budaya kerja keras dalam masyarakat.


Aduan5:
Assalamualaikum W. W. Yth. Bapak Presiden SBY. Kami adalah warga yang kurang mampu sangat setuju dengan program-program bapak. Sepertinya bapak memahami dan memikirkan hati nurani rakyat sehingga program bapak langsung menyentuh rakyat yang kurang mampu. Semoga bapak beserta keluarga diberi umur panjang. Salam saya buat Bapak Presiden SBY. Pengadu.

Kepemimpinan bapak jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, karena mengutamakan kepentingan rakyat. Pengadu.

Saya mengharapkan agar bapak bersabar dengan acara beberapa tayangan televisi. Mereka itu hanya pintar ngomong tapi belum tentu dapat melakukan sesuatu untuk rakyat Indonesia. Pengadu.

Sangat sedih dengan cercaan orang, padahal saya tahu Bapak menginginkan yang terbaik untuk bangsa tapi mereka tidak tahu. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu mempunyai 5 orang anak, pekerjaan sebagai petani. Pengadu dan keluarga sangat terbantu dengan program bapak Presiden yakni beras raskin. Begitu juga pengadu dapat berobat gratis ke Puskesmas bila pengadu dan anak-anaknya sakit. Tiap tahun dilaksanakan pembangunan jalan desa dan MCK, rakyat sangat berterima kasih. Kalau bisa program seperti ini berjalan terus jangan dihentikan karena di desa pengadu masih banyak rakyat yang miskin. Semoga bapak Presiden dan keluarga panjang umur dan Indonesia makin maju.

Tindakan Pemerintah:
Pemerintahan di bawah pimpinan SBY dengan kerja keras malaksanakan pembangunan dalam rangka mengemban amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu pelaksanaan pembangunan secara konsisten mengedepankan program yang berpihak kepada rakyat terutama rakyat kecil yang disebut program pro rakyat. Program pro rakyat dikemas dalam tiga kluster yaitu klaster pertama berupa bantuan langsung, antara lain berobat gratis (Jamkesmas), sekolah gratis (BOS), bantuan ibu hamil dan balita (PKH), serta Bantuan Lansia dan cacat.

Klaster kedua berupa pemberdayaan masyarakat di desa-desa melalui PNPM Mandiri, dan klaster ketiga mendorong dan memotivasi masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, termasuk lancarnya proses TKI berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program pro rakyat ini pemerintah pada tahun 2010 telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 13,3 persen dan menurunkan pengangguran menjadi 7,14 persen.

Pemerintah akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program pro rakyat sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi yang dicapai, dan terus mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Disamping itu, program pro rakyat akan berhasil baik bila masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi antara lain ikut mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.


Aduan6:
Pak SBY, kenapa begitu sangat sulit rakyat mengakses pinjaman modal usaha ke BRI, padahal sektor UKM di Asahan, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumut mulai tumbuh pesat. Mohon direspon Presidenku SBY. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu seorang pemasok daging kelapa ke pabrik Kara. Usahanya telah berlangsung 2 tahun dengan pasokan 200kg/hari dengan harga Rp. 3.100/kg. Dengan tujuan pengembangan usaha menjadi pemasok TBS, pengadu mengajukan peminjaman KUR ke BRI unit Sei Kepayang sebesar Rp. 40 juta, tidak disetujui karena pengadu tidak memiliki agunan yang cukup. Pengadu memohon Presiden SBY agar dapat membantu mendapatkan pinjaman tanpa agunan.

Tindakan Pemerintah:
Pemerintah mendorong agar program KUR dapat maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan batas pinjaman KUR tanpa agunan (Mikro) sampai Rp. 20 juta, terutama untuk UKM Industri kecil dan padat karya. Diatas itu, sudah merupakan KUR Makro yang harus memiliki jaminan/agunan.

Berdasarkan keterangan petugas BRI cabang Asahan, BRI hanya melayani KUR Mikro sampai batas Rp. 20 juta, sedangkan permohonan pengadu sudah masuk kredit komersial dan membutuhkan agunan. Untuk mendapatkan KUR Makro, pengadu bisa mengajukan permohonan ke BNI’46 dan Bank Mandiri di kabupaten Asahan, karena BRI Asahan tidak melayani KUR Makro.

Tim PO BOX dan SMS 9949

Data Statistik SMS 9949

Periode:11 April 2011 - 17 April 2011
Total SMS :
Aduan1:
Pak SBY terhormat, mengapa sekarang RASKIN punya peraturan baru yang mempersulit masyarakat miskin dengan hanya memberi tempo dua hari untuk pengambilannya yaitu hari Sabtu dan Minggu, bila tidak datang maka tidak dapat jatah beras RASKIN. Mohon ditertibkan pak.

Pendalaman Aduan:
Pengadu melaporkan proses pembagian Raskin di Kelurahan Paya Panjang, Medan marelan. Kelurahan Paya Panjang menggunakan proses pembagian RASKIN pada hari Sabtu dan Minggu di minggu terakhir bulan Februari 2011. Pengadu yang merupakan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) kebetulan berhalangan untuk mengambil raskin karena sakit.

Pada hari Rabu pengadu datang ke kelurahan untuk mengambil jatah Raskinnya. Namun pengadu kaget ketika mendapat penjelasan aparat kelurahan bahwa RTSM yang tidak datang mengambil Raskin pada hari Sabtu dan Minggu tidak dapat mengambil Raskin lagi walaupun masih memiliki jatah, karena beras sudah habis. Pengadu dan beberapa RTSM yang datang telat kecewa karena merasa memiliki jatah dan bertanya kenapa waktu pembagian yang biasanya lebih leluasa sekarang dibatasi hanya dua hari. Pengadu minta agar hal ini ditertibkan agar hak rakyat tidak disalah gunakan oleh Oknum.

Tindakan Pemerintah:
Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) adalah bantuan dari pemerintah berupa beras murah dengan harga Ep. 1600/kg sebanyak 15 kg tiap bulan untuk setiap keluarga miskin. Raskin disalurkan langsung ke masyarakat melalui kantor kelurahan/desa. Tata cara distribusi diatur oleh pemda dalam rangka ketertiban dan kelancaran.

Berdasarkan klarifikasi kepala bagian perekonomian pemerintah kota Medan pada Lurah Paya Panjang, pembagian raskin Kelurahan Paya Panjang, Medan Marelan memang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur agar memudahkan masyarakat mengambil raskin tanpa harus meninggalkan aktivitas harian. Mengenai RTSM yang berhalangan mengambil Raskin pada hari yang telah ditentukan dapat mengambil lagi pada Sabtu dan Minggu berikutnya serta tidak kehilangan haknya.

Pembagian Raskin di kelurahan Paya Panjang memang tidak memiliki ruangan yang cukup untuk menampung seluruh jatah pasokan Raskin, sehingga Bulog harus melakukan 2 kali pemgiriman. Pernyataan beras habis serta RTSM kehilangan hak jika terlambat mengambil adalah tidak benar dan merupakan pernyataan oknum yang sedang diselidiki kebenarannya.

Pengadu berterima kasih karena telah menerima jatah bulan Februari berikut bulan Maret 2011 pada pembagian pertengahan Maret lalu.


Aduan2:
Pak SBY, apa benar untuk pengurusan penurunan hak miliki ke HGB sampai 25 juta? Sebenarnya berapa yang harus kami keluarkan untuk hal tersebut di atas, Pak? Terima kasih.

Pendalaman Aduan:
Pengadu yang bekerja disebuah perusahaan swasta, menyampaikan perihal perusahaannya yang membeli tanah di Jepara dari perseorangan untuk dijadikan gudang perusahaan. Melalui notaris, dirinya mendapatkan informasi bahwa biaya yang harus disiapkan untuk mengurus penurunan hak tersebut diperkirakan sebesar 25 juta rupiah. Pengadu menanyakan apakah hal ini merupakan peraturan pemerintah?

Tindakan pemerintah:
BPN Jepara menjelaskan proses badan/perusahaan dalam mendapatkan setifikat hak guna bangunan (HGB) yakni mengurus izin prinsip di pemda, izin lokasi di BPN disertai pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai PP No. 13 tahun 2010. Setelah itu, pengadu dapat mengurus transaksi jual beli tanah dan pelepasan hak dari pemilik perseorangan kepada negara di notaris disertai pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kemudian setelah dilakukan pelepasan hak, pengadu/badan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sertifikat HGB dengan melengkapi administrasinya seperti fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahaan badan hukum, tanda pendirian perusahaan dan pengesahaan badan hukum, tanda daftar perusahaan (TDP) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, izin lokasi, rencana penggunaan tanah, SPPT PBB dan SSB (BPHTB) serta SSP/PPH sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, terkait dengan adanya informasi besarnya biaya pengurusan HGB sebesar 25 juta, BPN menduga adanya keterbatasan informasi yang diterima pengadu dari notaris. Oleh sebab itu, Kantah Jepara menyatakan agar pengadu dapat datang langsung ke Kantor Pertanahan Jepara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait prosedur dan biaya pengurusan.


Aduan3:
Ass. Bapak Presiden. Mengenai pemberitaan koran Australia jangan ditanggapi karena negara kita negara berdaulat tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Terima kasih. Pengadu.

Yth. Bapak Presidenku dan Ibu Ani Yudhoyono. Jangan sedih karena berita dari surat kabar Australia. Kami selalu yakin pengabdian dan ketulusan Bapak dan Ibu Ani semata-mata demi rakyat. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Salah seorang pengadu bernama Bapak Basrun bekerja sebagai PNS di Kesbang Linmas Kab. Simelu, Provinsi Aceh. Pengadu sangat tersinggung atas pemberitaan koran The Age dan The Sydney Morning Herald yang mengutip bocoran informasi dari WikiLeaks. Menurut pengadu bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat, koran Asutralia tidak perlu ikut campur masalah dalam negara Indonesia. Lagi pula berita itu belum tentu benar. Pengadu juga heran mengapa media Indonesia ikut-ikutan dan terkesan berpihak kepada koran Australia. Mestinya sebagai bangsa Indonesia kita punya harga diri, jangan malah membantu orang lain.

Tindakan Pemerintah:
Sebagai salah satu pilar demokrasi, pemerintah menjamin dan melindungi kebebasan pers demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, terwujudnya keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia. Namun pemberitaan pers hendaknya didasarkan pada data dan fakta yang lengkap, dan telah melalui konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.

Berkaitan dengan pemberitaan tentang Indonesia oleh koran The Age dan The Sydney Morning Herald atas bocoran dari WikiLeaks, Dubes AS telah meminta maaf dan menyatakan bocoran tersebut berupa informasi mentah. Pemberitaan tersebut jauh dari kebenaran, antara lain Bapak Taufik Kiemas tidak ada masalah dan Bapak Hendraman Supandji pada tahun 2004 belum menjadi Jaksa Agung, serta pemerintah Indonesia justru sedang serius menangani korupsi.

Dengan demikian masyarakat jangan terpengaruh atas pemberitaan tersebut, dan mari tetap bersatu membangun negara kearah yang lebih maju.


Aduan4:
Para purnawirawan yang mengajukan permohonan veteran telah menerima keputusan, namun sebagian masih belum ada kepastian dari pihak pemerintah.

Pendalaman Aduan:
Pengadu adalah seorang Purnawirawan TNI-AD yang memiliki tanda Jasa Tri Kora, terlibat langsung dalam operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Bersama dengan teman-temannya sejumlah 12 orang, telah mendaftar dan menyerahkan berkas pernyaratan usulan untuk mendapatkan gelar kehormatan Veteran RI di Babbinminvetcaddam III/SLW pada bulan Desember 2010. Di antara teman-temannya yang belum menerima, berharap segera juga bisa mendapatkan Surat Keputusan Gelar Kehormatan Veteran RI.

Tindakan pemerintah:
Menurut penjelasan Babbinminvetcaddam III/SLW, bahwa berkas usulan calon veteran pengadu bersama 12 orang lainnya telah dikirim dengan Surat Pengantar Nomor: B /151/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 ke Kementrian Pertahan RI pada tanggal 11 Maret 2011. Pada saat dikonfirmasikan ke Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, diberitahukan bahwa surat usulan tersebut sudah diterima.

Saat ini sesuai prosedur yang berlaku, sebelum diajukan untuk proses surat penerbitan Surat keputusannya, dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan persyaratannya sehingga bila ada yang kurang bisa dilengkapi oleh yang bersangkutan.


Aduan5:
Selama pemerintahan di bawah Presiden SBY telah menampakkan kemajuan nyata antara lain di bidang keamanan, kehidupan masyarakat makin baik dan pemberantasan korupsi. Karena itu, kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama jangan saling menyalahkan, tapi mari ikut berpartisipasi untuk mengentaskan kemiskinan serta kemajuan daerahnya sesuai tugas masing-masing.

Pendalaman Aduan
Salah satu pengadu bernama Eko Purwanto berumur sudah di atas 50 tahun dengan mengabdi sebagai guru. Pengadu mempunyai 3 orang anak, yang sulung sudah diangkat menjadi CPNS. Bapak eko mengamati bahwa dalam berbagai bidang pembangunan telah memperlihatkan banyak kemajuan. Keamanan relatif telah semakin baik, ekonomi rakyat sudah mulai bangun dan tumbuh baik di pertanian, perikanan, dan usaha kecil berjualan kebutuhan sehari-hari.

Pemberantasan korupsi berjalan terus, tersangka ada yang swasta, pengusaha, pegawai, pejabat. Karena itu, hendaknya para politisi, tokoh agama, dan lembaga lain jangan berdebat terus dan saling menyalahkan. Sebaiknya ikut tanggung jawab dibidang masing-masing.

Tindakan Pemerintah:
Pemerintah sejak awal kepemimpinan SBY melaksanakan pembangunan di segala bidang secara serius demi kesejahteraan rakyat. Keseriusan pelaksanaan pembangunan itu telah menunjukkan hasil, antara lain meningkatnya penghasilan rakyat termasuk pegawai negeri. Keamanan semakin stabil antara lain keberhasilan pemerintah menangkap pelaku terorisme yang meresahkan masyarakat. Disamping itu pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan tanpa pandang bulu termasuk korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun anggota DPR.

Keberhasilam ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan pemerintah agar rakyat semakin sejahtera, aman, demokratis dan berkeadilan. Program pro rakyat seperti Raskin, Jamkesmas, PKH, dan bantuan bagi lansia/penyandang cacat/anak terlantar ditingkatkan pelaksanaannya agar tepat jumlah dan tepat sasaran. Begitu juga dengan program PNPM Mandiri ditingkatkan, tiap kecamatan mendapatkan alokasi dana sebesar 3 miliar rupiah/tahun.

Disamping itu KUR tanpa agunan dinaikkan menjadi 20 juta dan bank penyalurnya diperluas dari 6 Bank menjadi 19 bank, serta diperluasnya sasaran KUR kepada TKI. Terkait masih adanya berbagai pihak yang masih suka berdebat dan saling menyalahkan, hendaklah dipahami sebagai dinamika masyarakat menuju kematangan dan kedewasaan berdemokrasi.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Pemerintah akan terus bekerja keras dalam mensukseskan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara.

Tim PO BOX dan SMS 9949