NGO-L.S.M."KUPAS TUMPAS"-Non Profit Oriented

NICOLO DI CONTI, 1449. “Di bagian tertentu di pulau Sumatra yang disebut Batak, manusianya memakan daging manusia. Mereka terus menerus berperang dengan tetangganya, menyediakan tengkorak musuhnya sebagai barang warisan, dianggap sebagai uang, dan dia dipercaya sebagai orang terkaya yang memelihara sebagian besar dari mereka dirumahnya. ” ODARUS BARBOSA, 1516. “Ada sebuah kerajaan disebelah selatan, sebagai sumber utama emas, dan pulau lainnya yang disebut Aru (berbatasan dengan negri Batak) dimana penduduknya masi pagan, memakan manusia yang mereka sembelih dalam perang. ” DE BARROS, 1563. “Penduduk asli di sebagian pulau yang berseberangan dengan Malaka, yang disebut Batak, memakan manusia, dan yang paling biadab dan suka berperang kepada semua penduduk pulau. ” BEAULIEU, 1622. “Penduduk pulau itu adalah independent, dan berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan Melayu. Mereka adalah pemuja dewa, dan memakan daging manusia; tak pernah menerima te

MEDAN - Masih kosongnnya jabatan Seketaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), sejumlah pengamat Tata Negara Hukum, dan LSM menilai akan membuat program pembangunan Sumut bakal lambat, dan akan membuat rugi Sumut nantinya. Berikut petikan wawancara Waspada Online dengan Ketua Government Watc (Gowa) Sumut Satriyawan Guntur. Menurut Anda apa yang terjadi, jika Jabatan Sekdaprovsu definitif belum ada ? Jika jabatan Sekdaprovsu definitif belum ada hingga saat ini, otomatis Sumut akan mengalami kerugian yang banyak dalam segala bidang. Salah satunya, lamanya turun bantuan anggaran untuk Provinsi Sumut. Sebab itu merupakan tugas dan fungsi Sekda melakukan lobi untuk mengambil anggaran dari Pusat. Kerugian dalam bentuk apa saja yang dialami Sumut? Kerugian yang dimaksud yakni, kerugian secara finansial yakni kerugian administrasi yang akan lambat terealisasi pada Sumut. Bahkan Sumut juga diperkirakan tidak mendapat bantuan APBN dari Pusat. Karena tugas Sekda adalah melaku

Pasal 335 KUHP (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanyadituntut atas pengaduan orang yang terkena. Membaca pasal 335 KUHP yang saya download dari internet, saya jadi tenang. Tidak heran lagi kenapa saya bisa terkena pasal ini, Bahkan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sepakat dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji bahwa p

The reason for this trend could be that in international relationship many intergovernmental institutions of global influence were already established, e.g. the UN and other UN-related organizations, while political aspects of international relations are difficult to resolve. Of course in many respects, politics and economy are intertwined or overlapping. The first or probably the main problem in political globalization is the sovereignty of nations. National interests of one country are not always in line with others. The fitter tends to dominate international politics. If the world would like to embrace global integration or world-wide community, the strengthening of global institutions like international law, the principles of international relations and global organization like the United Nations and all its respective organs should be materialized. Globalization in terms of economy and trade also tends to favor developed countries at the expense of de