PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI TERBIT SIMB

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI TERBIT SIMB

oleh Dpp Lsm Kupas Tumpas pada 07 Mei 2011 jam 6:15
Peran Masyarakat
Sebagai bagian dari pengguna bangunan gedung, dalam UU
Bangunan Gedung juga mengatur mengenai peran masyarakat
dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang mencakup:
1. pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung;
2. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
standar teknis untuk bangunan gedung;
3. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi
yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata
bangunan, rencana teknis bangunan gedung dan kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan;
4. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan
gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
Sanksi
Berkenaan dengan sanksi dalam hal adanya pelanggaran atas UU
Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Yang
masuk dalam ruang lingkup sanksi administratif yaitu dapat
diberlakukan pencabutan IMB sampai dengan pembongkaran
bangunan gedung serta dapat dikenakan sanksi denda maksimal
10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang maupun
telah dibangun. Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam UU
Bangunan Gedung ini dapat berupa sanksi kurungan penjara
selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara dan/atau pidana denda
paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung
jika karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang
lain.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jenis Jenis Kegiatan LSM di Dunia

Jenis Kegiatan LSM Banyak sebagai pengamat ingin mendapatkan pemahaman yang lebih besar dengan mendefinisikan berbagai kategori LSM, adalah tidak mungkin untuk melakukannya. Kita mungkin membedakan kegiatan yang berbeda, tetapi LSM tertentu sering akan mengubah keseimbangan kegiatan mereka mengejar. Perbedaan yang paling umum adalah antara LSM operasional dan kampanye. Ini dapat diartikan sebagai pilihan antara perubahan skala kecil dicapai secara langsung melalui proyek-proyek dan perubahan skala besar dipromosikan secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada sistem politik.      Operasional LSM untuk memobilisasi sumber daya, dalam bentuk sumbangan keuangan, bahan atau tenaga kerja sukarelawan, untuk mempertahankan proyek-proyek dan program. Proses ini mungkin memerlukan organisasi yang cukup kompleks. Charity toko, dikelola oleh relawan, di tempat yang disediakan di sewa nominal dan menjual barang-barang sumbangan, akhirnya menyediakan dana ke kan...
Baca selengkapnya

Segera Terbitkan JukLak-Juknis MenPanRB tentang Larangan Kegiatan ASN/PNS di Hotel Hotel

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menggelar rapat di hotel. Hal itu dianggap sebagai bentuk penghematan Kemenpan RB. "Kami sudah mengeluarkan surat edaran," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014). Lebih lanjut, dia menjelaskan, seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah harus dilakukan di kantor masing-masing atau menggunakan fasilitas negara. "Dan itu harus dipergunakan secara maksimal dan Kemenpan sendiri sudah menghentikan kegiatan dilakukan kantor-kantor pemerintah," tutur politikus Partai Hanura ini. Menurut dia, kementerian yang lain pun akan menerapkan kebijakan serupa. Instruksi yang sama juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mengintruksikan kepada gubernur. "Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya kepada presiden agar itu berlaku kepada sel...
Baca selengkapnya