Data Statistik PO BOX 9949 Periode:18 April 2011 - 24 April 2011

Data Statistik PO BOX 9949
Periode:18 April 2011 - 24 April 2011

Aduan1:
Pak Presiden, isteriku sudah 3 tahun di Arab Saudi, mau pulang dipersulit. Tolong diusahakan biar bisa pulang. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu menyampaikan bahwa isterinya atas nama Karsini umur 26 tahun berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI/TKW, melalui PT. Youba yang beralamat di Bogor pada tahun 2008. Dia belum mengetahui alamat tempat isterinya bekerja di Arab Saudi, sementara PT. Youba belum bisa dihubungi. Menurut isterinya, kontrak kerja selama 2 tahun, namun pihak majikannya memperpanjang satu tahun lagi dan saat ini ia ingin pulang ke Indonesia. Dia berharap pemerintah dapat membantu kepulangan isterinya ke Indonesia.

Tindakan Pemerintah:
Untuk pemulangan para TKI/TKW regular/legal dari negara tempat mereka bekerja setelah masa kontraknya selesai, akan diatur dan diselenggarakan KBRI bersama dengan perusahaan yang menjadi agency TKI/TKW tersebut. Terkait dengan Karsini isteri pengadu, pihak KBRI di Arab Saudi kesulitan karena data dan alamat majikan yang disampaikan tidak jelas. Diharapkan kepada yang bersangkutan, agar mengirimkan alamat majikannya tempat dia bekerja untuk diteruskan ke KBRI.

Keterlambatan pemulangan TKI/TKW ke Indonesia disebabkan adanya permasalahan terkait dengan dokumen atau karena adanya pelanggaran hukum. Kebijakan pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada TKI/TKW, termasuk melakukan pelatihan dan penyiapan serta memastikan TKI/TKW mengerti akan hak dan kewajibannya.


Aduan2:
Tolong berantas judi togel di Sorong Papua Barat, seolah-olah dilegalkan pihak aparat. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu sebagai warga masyarakat sangat resah dengan beredarnya kupon judi togel setiap hari secara sembunyi-sembunyi di kota Sorong. Menurut informasi dari warga, judi togel bandarnya dari Singapura dan Hongkong. Dengan adanya peredaran judi togel ini, masyarakat sangat khawatir karena bisa menimbulkan dampak berbagai macam tindakan kriminal.

Diharapkan pihak kepolisisan setempat, dapat mengambil tindakan penegakan hukum dengan menangkap para Bandar dan pelakunya termasuk oknum aparat yang membeking.

Tindakan Pemerintah:
Masalah judi apapun bentuknya tetap dilarang di wilayah NKRI, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1974 tentang larangan judi. Berkaitan dengan adanya peredaran judi togel di kota Sorong yang diadukan oleh masyarakat akan dikonfirmasikan ke pihak Polda Papua untuk ditindak lanjuti. Pihak Kepolisian selaku aparat keamanan pelayanan dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh warga. Pihak Polda Papua akan menindaklanjuti dengan meminta Kapolres Sorong untuk klarifikasi di lapangan dan akan menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu termasuk aparat yang membeking.


Aduan3:
Yth. Bapak Presiden. Kami ingin menanyakan proses pengakuan hak memerlukan waktu berapa bulan? Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu bersama beberapa temannya saat ini ingin mengurus pembuatan sertifikat pengakuan hak atas tanah miliknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh pengadu dari Tabloid Sambung Hati 9949, untuk mendapat kejelasan lebih lanjut Pengadu menanyakan waktu yang dibutuhkan dan proses untuk mengurus sertifikat tanah tersebut.

Tindakan Pemerintah:
BPN RI terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPN telah menetapkan standar bahwa untuk pengurusan sertifikat pengakuan hak atas tanah diperlukan waktu 98 hari sejak persyaratan pendaftaran diterima lengkap.

Persyaratan pendaftaran tersebut meliputi formulir pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas, bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait biaya dan prosedurnya, Pengadu dapat menghubungi Kantor Pertanahan Pacitan atau melalui mobil pelayanan Larasita yang beredar dalam upaya memudahkan pemberian pelayanan pembuatan serifikat kepada masyarakat.


Aduan4:
Ass. Wr. Wb. Yth. Bapak SBY. Untuk mengentaskan kemiskinan sebetulnya tidak perlu muluk-muluk. Segera saja diadakan wirausaha di setiap RT antara lain usaha kerupuk, bengkel las, bengkel sepeda motor dan lain-lain. Dengan membuka usaha seperti itu, maka orang-orang di sekitarnya bisa bekerja. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengirim SMS antara bernama Sugiyono berumur sekitar 42 tahun sebagai ketua RT 03/03 di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Sebagai Ketua RT, pak Sugiyono sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah mencanangkan program pengentasan kemiskinan termasuk di RT yang bersangkutan. Beberapa rakyatnya sudah mulai berusaha mandiri dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah.

Namun ada pula yang gagal karena yang namanya usaha tidak semua berhasil. Karena itu pengirim SMS menyarankan agar pemerintah mendirikan usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan mempekerjakan masyarakat tersebut. Rakyat dapat pekerjaan makan kemiskinan berkurang.

Tindakan Pemerintah:
Program pemerintah yang paling populer di tengah-tengah masyarakat adalah program pengentasan kemiskinan. Program ini sesungguhnya merupakan implementasi dari salah satu track dalam prinsip 4 track Program Pembangunan Nasional yang selengkapnya yakni pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memelihara lingkungan.

Dalam pelaksanaannya program mengurangi kemiskinan ini biasa disebut dengan program pro rakyat yang dikemas menjadi tiga klaster. Klaster pertama berupa bantuan langsung, yaitu Raskin, Jamkesmas, PKH, BOS, Bantuan Lansia dan cacat. Klaster kedua berupa PNPM Mandiri, dan klaster ketiga berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pro rakyat ini bertujuan mendorong rakyat miskin agar dapat mandiri dan tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah.

Lebih jauh perlu pula diketahui bahwa melalui program pro rakyat ini pemerintah telah berhasil menurunkan kemiskinan menjadi 13,3 persen dan menurunkan pengangguran menjadi 7,9 persen. Berkaitan dengan saran pengirim SMS agar diadakan wirausaha kerupuk, bengkel dan lain-lain, hal ini termasuk ke dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha yang usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan dapat mengajukan kredit KUR dengan persyaratan ringan, tidak berbelit-belit dan kreditnya cepat dicairkan. Agar program pro rakyat berhasil mengentaskan keminskinan diperlukan dukungan seluruh masyarakat antara lain dengan menumbuhkan dan meningkatkan budaya kerja keras dalam masyarakat.


Aduan5:
Assalamualaikum W. W. Yth. Bapak Presiden SBY. Kami adalah warga yang kurang mampu sangat setuju dengan program-program bapak. Sepertinya bapak memahami dan memikirkan hati nurani rakyat sehingga program bapak langsung menyentuh rakyat yang kurang mampu. Semoga bapak beserta keluarga diberi umur panjang. Salam saya buat Bapak Presiden SBY. Pengadu.

Kepemimpinan bapak jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, karena mengutamakan kepentingan rakyat. Pengadu.

Saya mengharapkan agar bapak bersabar dengan acara beberapa tayangan televisi. Mereka itu hanya pintar ngomong tapi belum tentu dapat melakukan sesuatu untuk rakyat Indonesia. Pengadu.

Sangat sedih dengan cercaan orang, padahal saya tahu Bapak menginginkan yang terbaik untuk bangsa tapi mereka tidak tahu. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu mempunyai 5 orang anak, pekerjaan sebagai petani. Pengadu dan keluarga sangat terbantu dengan program bapak Presiden yakni beras raskin. Begitu juga pengadu dapat berobat gratis ke Puskesmas bila pengadu dan anak-anaknya sakit. Tiap tahun dilaksanakan pembangunan jalan desa dan MCK, rakyat sangat berterima kasih. Kalau bisa program seperti ini berjalan terus jangan dihentikan karena di desa pengadu masih banyak rakyat yang miskin. Semoga bapak Presiden dan keluarga panjang umur dan Indonesia makin maju.

Tindakan Pemerintah:
Pemerintahan di bawah pimpinan SBY dengan kerja keras malaksanakan pembangunan dalam rangka mengemban amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu pelaksanaan pembangunan secara konsisten mengedepankan program yang berpihak kepada rakyat terutama rakyat kecil yang disebut program pro rakyat. Program pro rakyat dikemas dalam tiga kluster yaitu klaster pertama berupa bantuan langsung, antara lain berobat gratis (Jamkesmas), sekolah gratis (BOS), bantuan ibu hamil dan balita (PKH), serta Bantuan Lansia dan cacat.

Klaster kedua berupa pemberdayaan masyarakat di desa-desa melalui PNPM Mandiri, dan klaster ketiga mendorong dan memotivasi masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, termasuk lancarnya proses TKI berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program pro rakyat ini pemerintah pada tahun 2010 telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 13,3 persen dan menurunkan pengangguran menjadi 7,14 persen.

Pemerintah akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program pro rakyat sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi yang dicapai, dan terus mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Disamping itu, program pro rakyat akan berhasil baik bila masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi antara lain ikut mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.


Aduan6:
Pak SBY, kenapa begitu sangat sulit rakyat mengakses pinjaman modal usaha ke BRI, padahal sektor UKM di Asahan, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumut mulai tumbuh pesat. Mohon direspon Presidenku SBY. Pengadu.

Pendalaman Aduan:
Pengadu seorang pemasok daging kelapa ke pabrik Kara. Usahanya telah berlangsung 2 tahun dengan pasokan 200kg/hari dengan harga Rp. 3.100/kg. Dengan tujuan pengembangan usaha menjadi pemasok TBS, pengadu mengajukan peminjaman KUR ke BRI unit Sei Kepayang sebesar Rp. 40 juta, tidak disetujui karena pengadu tidak memiliki agunan yang cukup. Pengadu memohon Presiden SBY agar dapat membantu mendapatkan pinjaman tanpa agunan.

Tindakan Pemerintah:
Pemerintah mendorong agar program KUR dapat maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan batas pinjaman KUR tanpa agunan (Mikro) sampai Rp. 20 juta, terutama untuk UKM Industri kecil dan padat karya. Diatas itu, sudah merupakan KUR Makro yang harus memiliki jaminan/agunan.

Berdasarkan keterangan petugas BRI cabang Asahan, BRI hanya melayani KUR Mikro sampai batas Rp. 20 juta, sedangkan permohonan pengadu sudah masuk kredit komersial dan membutuhkan agunan. Untuk mendapatkan KUR Makro, pengadu bisa mengajukan permohonan ke BNI’46 dan Bank Mandiri di kabupaten Asahan, karena BRI Asahan tidak melayani KUR Makro.

Tim PO BOX dan SMS 9949

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NICOLO DI CONTI 1449 (Batak dalam sejarah dunia)

LSM NPO dan Hubungan Bisnis Perdagangan