SBY Sangat Serius Mengelola Permasalahan Ketenagakerjaan

Pemerintah Sangat Serius Mengelola Permasalahan Ketenagakerjaan

Jakarta: Ketenagakerjaan atau perburuhan adalah sektor yang amat penting. Permasalahan perburuhan sering amat kompleks, oleh karena itu diperlukan kebijakan nasional, termasuk manajemen didalamnya untuk pengelolaan apabila muncul masalah perburuhan. Apalagi yang sifatnya kritis. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya di Halim Perdanakusuma, sebelum bertolak menuju Jenewa, Swiss, Senin (13/6) pagi.

"Pada awal krisis tahun 2008, saat awal krisis global mulai nampak, pemerintah pada saat itu melakukan langkah proaktif dan antisipatif. Dari tujuh prioritas yang kita tetapkan pada waktu itu, yang paling utama adalah kita mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja,“ Presiden menegaskan.

Agar gelombang PHK tidak terjadi pada saat itu, sektor riil harus diselamatkan. “Cara menyelamatkannya, diharapkan tidak ada gejolak perburuhan, disamping pemerintah memberikan insentif fiskal untuk meringankan beban yang ditanggung oleh perusahaan-perusahan itu,” ujar Kepala Negara.

Yang dilakukan pemerintah saat itu, nampaknya salah satu solusi yang akhirnya berhasil mengurangi dampak krisis global 2008. “Ini contoh, dalam kerangka three partied,melakukan langkah bersama dan akhirnya solusinya pun kita rasakan secara nyata,” jelas SBY.

Dalam rezim perburuhan yang amat kapitalistik, biasanya situasi perburuhan terpulang pada situasi ekonomi. Namun Presiden menegaskan, bukan itu pilihan pemerintah. “Kita ingin berorientasi pada upaya untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan pekerja kita dan menjaga keamanan pekerjaan. Tentu harapan kita, serikat pekerja juga menjalankan misinya secara produktif, dengan demikian perusahaan akan makin bangkit, tidak harus bangkrut dan semuanya menang,” Presiden SBY menerangkan.

Pada konferennsi ke-100 ILO, Presiden SBY akan memberikan pidato karena diminta untuk berbagi pandangan tentang kebijakan dan pengeloaan perburuhan di Indonesia. “Indonesia termasuk negara yang telah melaksanakan rativikasi sejumlah konvensi perburuhan yang sangat penting. Ada 8 konvensi utama, Indonesia dianggap yang pertama kali di ASEAN yang telah merativikasi konvensi itu,” jelas SBY.

“Ini menunjukan kita sangat serius untuk mengelola permasalahan ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Indonesia juga mempunyai kepentingan untuk melindungi tenaga kerjanya di luar negeri. "Sambutan saya nanti akan menyeru kepada negara-negara lain yang menerima kehadiran saudara kita yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian akan adil ekonomi global dan memberikan perlindungan bagi siapapun yang wajib diberikan perlindungan," tegas SBY. (dit)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NICOLO DI CONTI 1449 (Batak dalam sejarah dunia)

LSM NPO dan Hubungan Bisnis Perdagangan