Segera Terbitkan JukLak-Juknis MenPanRB tentang Larangan Kegiatan ASN/PNS di Hotel Hotel

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menggelar rapat di hotel. Hal itu dianggap sebagai bentuk penghematan Kemenpan RB.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah harus dilakukan di kantor masing-masing atau menggunakan fasilitas negara.

"Dan itu harus dipergunakan secara maksimal dan Kemenpan sendiri sudah menghentikan kegiatan dilakukan kantor-kantor pemerintah," tutur politikus Partai Hanura ini.

Menurut dia, kementerian yang lain pun akan menerapkan kebijakan serupa. Instruksi yang sama juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mengintruksikan kepada gubernur.

"Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya kepada presiden agar itu berlaku kepada seluruh kementerian dan lembaga," ungkapnya.

Dia pun mengaku surat edaran itu sudah disampaikan pula ke tiap Pemerintah Daerah (Pemda).
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) komitmen menghemat anggaran. "Intinya menekan defisit dengan menekan biaya yang tidak perlu termasuk rapat-rapat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku sudah mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi lembaga negara untuk rapat di luar kota dan di hotel mewah.

"Itu (anggaran) harus dipergunakan secara maksimal. Kemenpan-RB sendiri sudah menghentikan kegiatan di luar kantor-kantor pemerintah," jelasnya.

Yuddy memastikan, seluruh penyelenggara negara dan kementerian segera melaksanakan aturan tersebut. "Karena itu instruksi dari presiden dan wakil presiden," terangnya.

Untuk memperkuat aturan tersebut, lanjut dia, akan dikeluarkan Inpres. "Itu berlaku untuk semua kementerian dan lembaga," urainya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NICOLO DI CONTI 1449 (Batak dalam sejarah dunia)

NICOLO DI CONTI, 1449. “Di bagian tertentu di pulau Sumatra yang disebut Batak, manusianya memakan daging manusia. Mereka terus menerus berperang dengan tetangganya, menyediakan tengkorak musuhnya sebagai barang warisan, dianggap sebagai uang, dan dia dipercaya sebagai orang terkaya yang memelihara sebagian besar dari mereka dirumahnya. ” ODARUS BARBOSA, 1516. “Ada sebuah kerajaan disebelah selatan, sebagai sumber utama emas, dan pulau lainnya yang disebut Aru (berbatasan dengan negri Batak) dimana penduduknya masi pagan, memakan manusia yang mereka sembelih dalam perang. ” DE BARROS, 1563. “Penduduk asli di sebagian pulau yang berseberangan dengan Malaka, yang disebut Batak, memakan manusia, dan yang paling biadab dan suka berperang kepada semua penduduk pulau. ” BEAULIEU, 1622. “Penduduk pulau itu adalah independent, dan berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan Melayu. Mereka adalah pemuja dewa, dan memakan daging manusia; tak pernah menerima te
Baca selengkapnya

LSM NPO dan Hubungan Bisnis Perdagangan

(LSM) NGO  adalah organisasi yang memiliki Badan Hukum dan terdaftar,baik yang dibuat oleh orang, badan atau amanah UU dan hukum. yang mana   beroperasi secara independen ,tidak memiliki simbios mutualisme atau kepentingan apapun dari pemerintahan (Govermental).memiliki tujuan khusus dan umum sesuai  AD/RT Akte pendirian Badan Hukum  LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/NGO istilah ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk merujuk kepada indentitas Independensi keterwakilan masyarakat menurut  kebenaran hakiki tanpa kepentingan seperti Parpol dan Organisasi Underbow Partai.namun tidak tertutup kemungkinan menjadi Mitra Pemerintahan dalam kasus di mana LSM dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintahan ini disebut Auto Goverment( mitra praktis/kilat) NGO atau LSM yang Independent lebih kepada Gagasan visi misi tujuan akhir organisasi dengan  mempertahankan statusnya non-pemerintah dengan mengeluarkan wakil pemerintah dari keanggotaan dalam organisasi. Istilah ini biasanya digunakan hanya
Baca selengkapnya