NGO-L.S.M."KUPAS TUMPAS"-Non Profit Oriented

Tuntutan Rakyat pada Negara Sarana dan Prasarana oleh Dpp Lsm Kupas Tumpas a. Sarana   transportasi; b. Sarana dan Prasarana informasi dan komunikasi; m c. prasarana air bersih dan sanitasi; d. prasarana dan kondisi irigasi; e. prasarana dan sarana pemerintahan; f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan; g. prasarana peribadatan; h. prasarana olah raga; i. prasarana dan sarana kesehatan; j. prasarana dan sarana pendidikan; k. prasarana dan sarana energi dan penerangan; l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan m. prasarana dan sarana kebersihan. a.transportasi; b. informasi dan komunikasi; c. prasarana air bersih dan sanitasi; d. prasarana dan kondisi irigasi; e. prasarana dan sarana pemerintahan; f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan; g. prasarana peribadatan; h. prasarana olah raga; i. prasarana dan sarana kesehatan; j. prasarana dan sarana pendidikan; k. prasarana dan sarana energi dan penerangan; l. prasarana dan sarana hiburan d

Analisis Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Dpp Lsm Kupas Tumpas pada 16 April 2011 jam 13:12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di Kota Medan) Hj. Zuraidah DOI: Pangky Moanda Siregar Abstract Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk itu. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri perwujudan good governance. Lokasi penelitian ini di Kota Medan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, dan di enam kecamatan yaitu: Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Alat pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuali

Bagaimana Investasi kecil berubah menjadi $ 10.900 + / Bulan .. Kami Selidiki .. Bagaimana Seorang ibu tunggal dari Medan membuka tambang emas dan berubah keuntungan besar dari rumah. Erica menyelidiki seorang Ibu tunggal yang membuat lebih dari $ 10.900 + / Bulan. Dia mengungkapkan rahasianya kepada kami. Oleh Erica Jones, NBC.com Diterbitkan di: Juni 17, 2011 10:47 EST Nicole Williams dari Medan, 26 tidak pernah berpikir bahwa ia akan mempertimbangkan hal itu, sampai rasa ingin tahu mendapatkan yang terbaik dari dirinya dan dia mengisi formulir online sederhana. Sebelum dia tahu, dia menemukan rahasia untuk mengalahkan resesi, dan mampu memberikan keluarganya sementara di rumah dengan tiga anaknya. Saya membaca bulan last blog Nicole dan memutuskan untuk fitur kisahnya dalam laporan konsumen mingguan kami. Dalam wawancara telepon kami, dia menceritakan kisah yang menakjubkan. "Saya benar-benar membuat sekitar $ 10.000 sampai $ 15.000 sebulan bekerja dari rumah Ini cukup

Larangan PNS menjadi anggota Parpol oleh Dpp Lsm Kupas Tumpas pada 18 April 2011 jam 16:25 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik; b. bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b,

SKEP NO 80 MenKeu bu Sri. oleh Dpp Lsm Kupas Tumpas pada 18 April 2011 jam 5:40 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat

MEDAN - Keberagaman etnis di suatu daerah sejatinya dapat memperkaya warna daerah tersebut. Namun sayangnya, etnis minoritas masih mendapat diskriminasi dan terkesan "dianaktirikan" oleh pemerintah daerah. Di Sumatera Utara, ada sekitar 70000 orang warga keturunan India Tamil. Namun, warga minoritas ini merasa belum diperlakukan sama oleh Pemda dalam berbagai hal seperti mendapatkan akses pekerjaan. Awal Mei 2011, seorang tokoh keturunan India Tamil, Mose Algesen mengadu kepada anggota DPRD Sumut. Dia mewakili etnis Tamil, berharap bisa berdiri sejajar dengan warga lain dan mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Mereka merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Hal ini terindikasi dari sulitnya mencari akses lapangan kerja, pembuatan KTP, hingga masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk membahas permasalahan ini, KBR68H menggelar dialog Reformasi Hukum &HAM dengan tema "Bagaimana Pemerintah Daerah (Seharusnya) Memperlakukan

Data Statistik PO BOX 9949 Periode:18 April 2011 - 24 April 2011 Aduan1: Pak Presiden, isteriku sudah 3 tahun di Arab Saudi, mau pulang dipersulit. Tolong diusahakan biar bisa pulang. Pengadu. Pendalaman Aduan: Pengadu menyampaikan bahwa isterinya atas nama Karsini umur 26 tahun berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI/TKW, melalui PT. Youba yang beralamat di Bogor pada tahun 2008. Dia belum mengetahui alamat tempat isterinya bekerja di Arab Saudi, sementara PT. Youba belum bisa dihubungi. Menurut isterinya, kontrak kerja selama 2 tahun, namun pihak majikannya memperpanjang satu tahun lagi dan saat ini ia ingin pulang ke Indonesia. Dia berharap pemerintah dapat membantu kepulangan isterinya ke Indonesia. Tindakan Pemerintah: Untuk pemulangan para TKI/TKW regular/legal dari negara tempat mereka bekerja setelah masa kontraknya selesai, akan diatur dan diselenggarakan KBRI bersama dengan perusahaan yang menjadi agency TKI/TKW tersebut. Terkait dengan Karsini isteri pengadu,

Desa Mandiri Energi: Diversifikasi, Sekaligus Menggerakkan Ekonomi Pedesaan Ada "terminologi" baru diperkenalkan Presiden SBY di tahun 2007 lalu, Desa Mandiri Energi. Ini bukan sekadar untuk menambah istilah baru dalam khasanah pedesaan kita. Desa Mandiri Energi adalah program baru yang dicanangkan Presiden SBY menyusul krisis energi dunia --Indonesia tak terkecuali-- belakangan ini. Ketika melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah, Rabu (21/2) lalu, Presiden mengunjungi Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. DME merupakan salah satu program agar desa bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengurangan serta kemiskinan di desa-desa tertinggal. Sasaran program ini, antara lain, melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap BBM, terutama minyak tanah. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan tak terbaharukan, seperti minyak bumi (52 persen)

Senin, 13 Juni 2011, 09:19:24 WIB Pemerintah Sangat Serius Mengelola Permasalahan Ketenagakerjaan Jakarta: Ketenagakerjaan atau perburuhan adalah sektor yang amat penting. Permasalahan perburuhan sering amat kompleks, oleh karena itu diperlukan kebijakan nasional, termasuk manajemen didalamnya untuk pengelolaan apabila muncul masalah perburuhan. Apalagi yang sifatnya kritis. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya di Halim Perdanakusuma, sebelum bertolak menuju Jenewa, Swiss, Senin (13/6) pagi. "Pada awal krisis tahun 2008, saat awal krisis global mulai nampak, pemerintah pada saat itu melakukan langkah proaktif dan antisipatif. Dari tujuh prioritas yang kita tetapkan pada waktu itu, yang paling utama adalah kita mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja,“ Presiden menegaskan. Agar gelombang PHK tidak terjadi pada saat itu, sektor riil harus diselamatkan. “Cara menyelamatkannya, diharapkan tidak ada gejolak

Data Statistik SMS 9949 Periode:18 April 2011 - 24 April 2011 Total SMS : Aduan1: Pak Presiden, isteriku sudah 3 tahun di Arab Saudi, mau pulang dipersulit. Tolong diusahakan biar bisa pulang. Pengadu. Pendalaman Aduan: Pengadu menyampaikan bahwa isterinya atas nama Karsini umur 26 tahun berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI/TKW, melalui PT. Youba yang beralamat di Bogor pada tahun 2008. Dia belum mengetahui alamat tempat isterinya bekerja di Arab Saudi, sementara PT. Youba belum bisa dihubungi. Menurut isterinya, kontrak kerja selama 2 tahun, namun pihak majikannya memperpanjang satu tahun lagi dan saat ini ia ingin pulang ke Indonesia. Dia berharap pemerintah dapat membantu kepulangan isterinya ke Indonesia. Tindakan Pemerintah: Untuk pemulangan para TKI/TKW regular/legal dari negara tempat mereka bekerja setelah masa kontraknya selesai, akan diatur dan diselenggarakan KBRI bersama dengan perusahaan yang menjadi agency TKI/TKW tersebut. Terkait dengan Karsini isteri

Peran CSR Dalam BerNegara oleh Dpp Lsm Kupas Tumpas pada 26 April 2011 jam 5:08 Membentuk suatu budaya kerja yang "mengerjakan sesuatu dengan benar", baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, maupun lingkungan--yang semuanya merupakan komponen CSR--pada perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya hal-hal negatif tersebut.Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan berkelanjutan" (sustainable development) yang menyatakan bahwa: " CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembanganekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.oleh dasar tersebut perlunya kesadaran terhadap CSR ( Corporate